ANALISIS YURIDIS PEJABAT NOTARIS/PPAT YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

Artikel ini memilki maksud dan tujuan apakah selama Notaris/PPAT maju sebagai calon dari seorang anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diperbolehkan berpraktik atau menjalankan jabatannya sebagaimana mestinya dan apakah Notaris/PPAT yang belum berkesempatan menjadi anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat berpraktik kembali sebagai pejabat Notaris/ PPAT. Kajian ini menerapkan metode yuridis normatif yang didasarkan pada penggunaan berbagai aturan terkait dengan undang-undang
yang bersifat konseptual. Dilarang bagi seorang pejabat Notaris/PPAT untuk berpraktik selama proses pencalonan dirinya menjadi seorang anggota legislatif DPD, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 182 huruf L Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur perihal berbagai ketentuan dalam pemilihan umum serta Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang mengatur perihal berbagai aturan sebagai seorang pembuat akta tanah. Perihal Notaris/PPAT yang tidak terpilih dalam pencalonan anggota legislatif DPD, jika akan berpraktik kembali sebagai pejabat umum (Notaris/PPAT), undangundang masih belum mengatur lebih detail tentang permasalahan tersebut.
Sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang perlu dikaji ulang untuk dibentuk sebuah aturan konkrit tentang pembolehan atau pelarangan pejabat Notaris/PPAT berpraktik kembali jika pada saat pencalonan diri sebagai anggota/peserta pemilu DPD tidak terpilih.